--> Guru Penggeraku | Deskripsi Singkat Blog di Sini

Guru Penggeraku

Sarana dan Informasi Mengenai Dunia Pendidikan

Tuesday, September 1, 2020

no image

SUBSIDI GAJI BELUM MASUK REKENING ? INI PENJELASANNYA

JAKARTA, Pemerintah sudah mencairkan tahap pertama subsidi gaji Rp 600.000 dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pencairan pertama dilakukan mulai 27 Agustus 2020 ( pencairan BLT/ BLT BPJS). 

Ilustrasi uang

Total penerima bantuan pemerintah lewat subsidi gaji karyawan berjumlah sekitar 15,7 juta pekerja. Sementara dalam pencairan di tahap awal baru menyasar 2,5 juta pekerja. 

Artinya masih ada jutaan pekerja yang belum menerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap pertama disalurkan selambat-lambatnya pada akhir September 2020 atau paling lambat 30 September 2020. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Irvansyah Utoh Banja, mengungkapkan bagi pekerja bisa memastikan apakah rekeningnya sudah masuk ke BP Jamsostek dengan bertanya langsung pada pemberi kerja atau HRD perusahaan. 

"Iya. Dorong HRD untuk report nomor rekening," kata Utoh dikonfirmasi seperti dikutip Minggu (30/8/2020). 

Menurut Utoh, peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja apakah telah menyampaikan nomor rekeningnya kepada BP Jamsostek (pencairan BLT/BLT BPJS). 

Karyawan bersangkutan juga bisa meminta perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini HRD, untuk meminta informasi tentang status kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan ( bantuan BPJS). 

Artinya, pekerja tak perlu mendaftar langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selama proses pendataan penerima bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta tersebut, pihak perusahaan harus proaktif menyediakan data peserta BP Jasmsostek yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami masih mendorong pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening sampai 31 Agustus 2020 serta mempercepat penyampaikan data yang sedang dikonfirmasi ulang," jelas Utoh. 

Penerima subsidi gaji karyawan (BLT BPJS) ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. Sehingga total bantuan yang diterima masing-masing pekerja adalah Rp 2,4 juta. 

Bantuan BPJS ini diharapkan bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan konsumsi rumah tangga. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau pencairan BLT dilakukan lewat tranfer ke rekening penerima sehingga karyawan calon penerima harus memiliki nomor rekening bank. 

Bagi peserta BP Jamsostek yang tidak menggunakan rekening bank dalam penggajian alias masih menerima gaji bulanan dalam bentuk tunai, perusahaan pemberi kerja diminta melakukan koordinasi dengan bank dan BP Jamsostek.

Nomor rekening bank yang didaftarkan harus sesuai dengan penerima, status kepesertaan, dan status upah. Artinya, identitas yang ada di rekening bank harus sesuai dengan calon penerima bantuan. 

Selain pencairannya yang memang dilakukan bertahap oleh pemerintah, penyebab lain belum cairnya Bantuan Subsidi Upah (bantuan BPJS) antara lain data rekening pekerja belum diserahkan perusahaan pemberi kerja ke BP Jamsostek. 

Kemudian data masih proses validasi di BP Jamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan, dan proses transfer antar-bank dari Bank Himbara ke rekening pekerja yang menggunakan bank swasta.


Sunday, August 30, 2020

no image

ALHAMDULILLAH.....PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAPAT BANTUAN OPERASIONAL, INI KETENTUAN DAN BESARANNYA !!

Kementerian Agama telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,599 triliun untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19. Sekitar 21.173 pesantren akan mendapat bantuan tersebut. 

Rinciannya, 14.906 pesantren kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1500 santri), dan pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri). 

Selain pesantren, bantuan akan disalurkan kepada 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Quran. 

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono mengatakan selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. 

Ketentuan 

Saat dikonfirmasi terkait bantuan tersebut, Kepala Humas Kementerian Agama Khoiron Durori mengatakan, ada tiga ketentuan agar bisa mendapatkan dana BOP tersebut. 

Pertama, BOP diberikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam tercatat aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama. 

"Status terdaftar ini dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga," kata Khoiron, Jumat (28/8/2020). 

Kedua, BOP berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat atau Daerah tahun 2020. 

Ketiga, BOP dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, dan keamanan. 

"BOP juga bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan. Bantuan boleh juga digunakan untuk pembiayaan hal lain yang mendukung penerapan protokol kesehatan," jelas dia.  

Prosedur 

Untuk mendapatkan bantuan, pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam harus mengikuti prosedur berikut: 

1. Pengajuan bantuan dilakukan melalui usulan langsung pesantren dan pendidikan keagamaan dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag atau Kanwil Kemenag Provinsi atau Kemenag Kabupaten/Kota

2. Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenaga atau Kanwil Kemenag 

3. Nama pesantren dan lembaga keagamaan Islam yang mengajukan bantuan akan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 

4. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi yang disahkan oleh KPA 

Sebagai catatan, bantuan akan disalurkan secara langsung ke rekening pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun. 

Besaran 

Untuk pesantren kecil nantinya akan mendapat dana sebesar Rp 25 juta, sementara pesantren sedang dan besar masing-masing mendapat dana Rp 40 juta dan Rp 50 juta. 

Sementara itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta. 

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. 

Mereka akan menerima Rp 15 juta yang diberikan secara bertahap selama tiga bulan.


Wednesday, August 19, 2020

no image

PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DI JAWA BARAT POSITIF COVID-19 !! ....Ini Penjelasannya !!

Ridwan Kamil menerangkan tentang persiapan dirinya mengikuti uji klinis vaksin Covid-19, Sinovac asal China, kepada Kompas.com Rabu (5/8/2020).

Beberapa pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diketahui positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap pada 11 Agustus 2020 lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak terkejut dengan temuan itu. 

Menurutnya, selain di lingkungan Disdik Jabar, beberapa pegawai di dinas lain pun diketahui positif Covid-19. “Belum ada (data) spesifiknya, tapi yang saya tahu ASN dari banyak dinas juga banyak yang terpapar,” kata Emil, sapaan akrabnya di Hotel El Royale, Kota Bandung, Rabu (19/8/2020). 

Ia menyebut, para pegawai positif mayoritas berstatus orang tanpa gejala (OTG). Sama halnya dengan yang terjadi di klaster perkantoran di Jabar. Emil mengatakan, pihaknya sudah melakukan penanganan dengan menyiapkan pilihan lokasi isolasi mandiri di Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar yang terletak di Kota Cimahi atau di rumah masing-masing. 

“Mayoritas sama kalau ada temuan (positif Covid-19) di semua tempat hampir 80 persen OTG. Ada dua di pilihan isolasi mandiri atau di BPSDM. Mayoritas (isolasi) di rumah masing-masing,” ucap dia. 

Di tempat terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, sebanyak 450 pegawai di Disdik Jabar telah dites usap pada 11 Agustus lalu. “(Yang terkonfirmasi positif) di bawah 30 orang. Kami lakukan tracing. Ada 50 orang yang terlacak kontak erat, 20 sudah diswab PCR portable. Dari jumlah itu hasilnya negatif,” kata Daud di Gedung Sate, Kota Bandung. 

Meski demikian, Daud memastikan tak ada penutupan kantor. Sebab, para pegawai yang positif telah menjalani isolasi mandiri. Bahkan beberapa di antaranya telah dinyatakan negatif. “Ada yang bertanya kepada saya Disdik lockdown, saya jawab tidak lockdown, tetap buka. Karena orang yang terdeteksi positif langsung melakukan isolasi, sudah seminggu lebih. Dan, sebagian sudah negatif,” paparnya. Ia menambahkan, Gugus Tugas Jabar sudah melakukan langkah pencegahan, termasuk membentuk tim Satgas Covid-19 di setiap kantor. 

Namun, keberadaan virus tetap terdeteksi karena para karyawan setelah pulang kerja tidak bisa terkontrol lagi. “Tapi virus kita tidak tahu datangnya. Itu kan pergerakan karyawan, tamu, susah memonitor. Mungkin di rumah di lingkungannya ada yang positif, terpapar, dan OTG. OTG ini suhu tubuhnya di bawah 37, tidak ada gejala batuk, pilek. Kita harus semua waspada," jelasnya.

Monday, August 10, 2020

no image

Waduuuh..!! GAJI 13 Belum Sepenuhnya Cair...Ini Penjelasan Menteri Keuangan !!

Ilustrasi gaji, rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi pencairan gaji ke-13 PNS hingga pukul 12.00 WIB hari ini adalah sebesar Rp 13,57 triliun. Dari jumlah pencairan tersebut, sebanyak Rp 5,47 triliun yang merupakan gaji kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah pusat, prajurit TNI, dan Polri, selain itu sebesar Rp 8,1 triliun merupakan pensiun ke-13 yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero). 

"Sudah hampir selesai yang pusat," jelas Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan dalam video conference, Senin (10/8/2020). 

Bendahara Negara itu menjelaskan, perkiraan keseluruhan pembayaran gaji ke-13 tahun ini mencapai Rp 28,82 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp 14,83 triliun yang berasal dari APBN untuk PNS aktif sebesar Rp 6,94 triliun dan pensiunan Rp 7,88 triliun. Sementara sebesar Rp 13,09 triliun sisanya bersumber dari APBD. 

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran gaji ke-13 yang belum seluruhnya cair lantaran prosesnya bergantung pada kesiapan administrasi dan regulasi, baik oleh pemerintah pusat maupun peraturan di tingkat pemerintah daerah. Dia mengatakan, hingga saat ini baru 82,5 persen satuan kerja yang sudah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke bendahara negara. 

Dalam prosesnya, satker bisa langsung mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) usai Peraturan Pemerintah mengenai gaji ke-13 terbit. Setelah itu, barulah proses pencairan bisa dilakukan dan masuk ke rekening masing-masing penerima. 

Adapun aturan mengenai gaji ke-13 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 yang sudah diteken Presiden Joko Widodo 7 Agustus 2020 lalu. 

"Sampai Senin pukul 12.00 WIB ada 82,5 persen dari seluruh satker yang jumlahnya hampir 14.000 telah mengajukan SPM dan hampir semua sudah selesai prosesnya di KPPN," ujar Sri Mulyani. 

Untuk PNS di daerah, Sri Mulyani mengatakan akan terus melaukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Sementara untuk pensiunan, pihaknya telah menransfer anggaran pensiun ke-13 kepada PT Taspen (Persero). Anggaran tersebut nantinya akan dibayarkan kepada para pensiunan melalui bank penyalur. 

Untuk diketahui, seluruh PNS termasuk pejabat eselon I dan II serta anggota TNI dan Polri mendapatkan pembayaran gaji ke-13 hari ini. Namun demikian, pejabat tinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan anggota DPR dikecualikan dari daftar pejabat yang mendapatkan pembayaran gaji ke-13. 

Sri Mulyani berharap dengan pencairan gaji ke-13 kali ini bisa memenuhi kebutuhan para ASN terutama masuk di tahun ajaran baru anak sekolah, serta bisa mendukung proses pemulihan ekonomi RI yang terhantam pandemi. "Kita berharap dengan Rp 28,8 triliun bisa digunakan TNI, Polri, dan ASN untuk memenuhi kebutuhan, terutama saat tahun ajaran baru dan bisa mendukung pemulihan ekonomi Indonesia," jelas Sri Mulyani.



Friday, August 7, 2020

no image

PBNU ikut serta program POP, ini selengkapnya..

4 Pokok Kebijakan 'Merdeka Belajar', Ini Penjelasan Mendikbud

Katib Aam Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya tetap mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) setelah ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gus Yahya menemui Mendikbud Nadiem Makarim untuk menyampaikan sikap PBNU terkait keikutsertaan dalam program POP. Dia mengatakan pertemuannya dengan Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Pertemuan dua pihak itu mendiseminasikan hasil rapat PBNU pada Selasa (4/8), soal kelanjutan mengikuti POP.

Dia mengatakan keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP.

"Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan," katanya yang dikutip dari Antara.

Klarifikasi kedua, kata dia, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," katanya.

Thursday, August 6, 2020

no image

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran 30 Triliun untuk subsidi internet Pelajar, Semoga segera terealisasikan.. Amiiin

Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi Universitas Mataram, Lombok, NTB. (Foto: Setwapres)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah sudah menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu.

"Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja," ujar Ma'ruf, Kamis (6/8/2020).

Ma'ruf menyampaikan hal itu, dalam forum rapat konsultasi bersama Pimpinan DPD RI yang berlangsung secara virtual.

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf Amin meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya.

"Ya, tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan," kata Ma'ruf.

Rapat konsultasi itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, dan Sultan Bakhtiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin berhalangan hadir.

Pimpinan DPD RI yang hadir kemudian menyoroti sejumlah hal yang masih menjadi perhatian masyarakat, misalnya terhadap akses pendidikan yang berkualitas dan persoalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata.

Menanggapi persoalan infrastruktur TIK, Ma'ruf mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana sekitar Rp 30 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi TIK di Indonesia.

Wednesday, August 5, 2020

no image

GAJI 13 PNS Cair Pekan Depan, Ini Dia Rinciannya

PNS Upacara

Sebentar lagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menerima gaji ke-13 dari pemerintah. Hal itu sudah dipastikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto, mengatakan pencairan gaji ke-13 akan dilakukan pada pertengahan bulan Agutus ini atau bahkan lebih cepat lagi. "Kami usahakan sebelum pertengahan bulan Agustus ini atau lebih cepat lagi," kata Andin, Senin (3/8/2020) malam.

Kepastian pencairan gaji ke-13 PNS juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Dwi, saat ini payung hukum atau aturan pencairan gaji ke-13 masih menunggu untuk ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Paling lambat minggu depan. PP masih proses penadatanganan," ujar Dwi.

Jika sudah diteken Jokowi, pencarian gaji ke-13 bagi PNS akan dikirim secara serentak atau sekaligus bagi yang mendapatkan. Adapun yang berhak mendapatkan gaji ke-13 di antaranya PNS pusat dan daerah, TNI, Polri, dan para pensiunan.

PNS yang berhak mendapatkan gaji ke-13 hanya diperuntukan bagi pejabat eselon III ke bawah. Artinya para pejabat negara, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat lainnya, serta pejabat eselon I dan II serta setingkat tidak mendapatkan.

Kemenkeu mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran Rp 28,5 triliun tersebut terdiri dari Rp 14,6 triliun yang akan diberikan kepada PNS pusat termasuk TNI, Polri dan pensiunan melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara sebesar Rp 13,89 triliun diperuntukan bagi PNS daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pencairan gaji ke-13 ini akan dikeluarkan melalui PP setelah merevisi dua PP sebelumnya, yakni PP 35/2019 dan PP 38/2019.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja atau tukin. Kemenkeu menyatakan, komponen gaji ke-13 tahun ini sama seperti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Mei Lalu.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Andin Hadiyanto menjelaskan gaji ke-13 tidak akan diberikan secara penuh, seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan yang melekat di dalamnya, tapi tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin). "Iya. Tidak termasuk tukin," ujar Andin, Rabu (22/7/2020).

Lantas berapa besaran gaji PNS untuk golongan I hingga IV dan berapa hitungan gaji dari yang terendah hingga tertinggi disesuaikan dengan masa kerja, mulai dari satu tahun hingga 27 tahun?

Berikut perinciannya :

Golongan I (lulusan SD dan SMP)
- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D3)
- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV
- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Adapun tunjangan PNS yang melekat, yakni tunjangan anak dan tunjangan suami atau istri. PNS yang sudah memiliki suami atau istri mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok.

Lalu, tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak. Sementara itu, tunjangan jabatan besarannya tergantung pada jabatan yang diemban PNS.
no image

HEBAT !! INDONESIA KEMBALI MENOREHKAN SEJARAH PENDIDIKAN DIKANCAH INTERNASIONAL

Siswa Indonesia menorehkan prestasi pada Online World Schools Debating Championship (OWSDC) 2020 yang digelar 17 Juli sampai 2 Agustus 2020.

Kembali, di tengah pandemi global Covid-19 siswa Indonesia menorehkan prestasi di kancah internasional. Kabar gembira datang dari pelajar SMA yang mewakili Indonesia di ajang "Online World Schools Debating Championship (OWSDC) 2020". Dalam ajang yang digelar 17 Juli sampai Agustus 2020, tim Indonesia yang difasilitasi Pusat Prestasi Nasional ( Puspresnas), 

Kemendikbud mengirimkan tiga siswa berprestasi; 
Cassia Tandiono (SMA Pelita Harapan Kemang Village, Jakarta) 
Joshua Luke Tandiono (SMA British Indonesia Jakarta), dan 
Judah Purwanto (SMA Pelita Harapan Lippo Village, Tangerang) 

Melalui pengumuman resmi Tim Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi individu, yaitu "Top 5 ESL Best Speaker" dan "Top 10 Open Best Speaker" atas nama Judah Purwanto. Penghargaan "Best Speaker" dalam kategori ESL dan Open (kategori utama) ini adalah yang pertama kali tim Indonesia raih. 

Daya juang siswa Indonesia 

"Kita patut berbangga anak-anak Indonesia tidak kehilangan orientasi untuk berprestasi dunia dalam masa pandemik ini," ujar Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep Asep Sukmayadi. Asep menjelaskan lomba debat tingkat dunia sudah Indonesia ikuti lebih dari 1 dekade lalu. 

Persaingan antarnegara, menurutnya sangat ketat dan untuk pertama kalinya tahun ini Indonesia mampu mencapai ranking 5 besar dunia. "Ini bukan hanya sekedar kita mampu beradaptasi karena pandemi, tetapi kita mampu melampauinya lebih baik, dan anak-anak Indonesia membuktikannya. Asep menegaskan, "ini juga berkat kerjasama gotong royong yang baik untuk melakukan pembinaan secara konsisten diantara kementerian, dinas pendidikan, sekolah, dan orangtua." "Semoga ini menjadi kabar baik dan inspirasi agar kita lebih bisa optimis mampu melampaui ujian berat pandemi ini, tetap produktif, dan berprestasi," harapnya. 

Kepala Puspresnas menyampaikan Puspresnas memberikan perhatian sama untuk semua potensi bakat dan prestasi peserta didik di semua lini kecerdasan. "Bahwa setiap anak-anak Indonesia memiliki keistimewaannya sendiri, bahwa yang hebat itu tidak hanya yang pandai sains atau matematika, tetapi juga yang memiliki talenta dan kemampuan di bidang bahasa, seni, budaya, olahraga, dan banyak hal lainnya yang betul-betul tidak pernah sebelumnya dibayangkan karena pengaruh kemajuan teknologi informasi sekarang," jelas Asep. Ia kembali menegaskan, "kita juga selayaknya memandang prestasi anak-anak tidak hanya dari sudut pandang sempit, tapi dari pandangan yang holistik dan bijak." 

Siswa Indonesia menorehkan prestasi pada Online World Schools Debating Championship (OWSDC) 2020 yang digelar 17 Juli sampai 2 Agustus 2020.

Perjuangan Tim Debat Indonesia 

Panitia OWSDC 2020 membuat dua nama divisi/kelompok tim debat pada babak penyisihan berdasarkan zona waktu, yakni Divisi Astec dan Divisi Maya. Tim Indonesia berada di zona waktu UTC+7 dan masuk dalam zona Maya. 

Terdapat 6 babak penyisihan dan 4 babak eliminasi. Tim Indonesia menyelesaikan 6 nabak penyisihan dengan hasil 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Babak penyisihan ke-1 Tim Indonesia menang atas Jepang. Di babak penyisihan ke-2, tim Indonesia mengalahkan tim Kazakhtan. Pada babak penyisihan ke-3, Tim Indonesia mengalahkan tim Filipina dan pada babak ke-4, Indonesia mengunci tiket ke babak eliminasi mengalahkan tim Bangladesh. Tim Indonesia kehilangan poin di babak penyisihan 5 dan 6 dan harus mengakui keunggulan tim India dan tim Malaysia. Pada babak Eliminasi, langkah tim Indonesia terhenti oleh tim Amerika Serikat dengan skor tipis 3-2. Di divisi Maya OWSDC, skor tim Indonesia menempati peringkat 5. 

Komitmen perkuat prestasi 

Kepala Puspresnas mengungkapkan raihan prestasi individu "Best EFL Speaker" mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu saat Indonesia mendapat penghargaan di Bangkok. 

Puspresnas Kemdikbud juga menyampaikan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembinaan tim debat Indonesia untuk kompetisi selanjutnya. Tahun 2021, terdapat dua kali kompetisi debat dunia yang dilakukan daring, yakni OWSDC 2021 di bulan Februari dan Macau WSDC 2021 di bulan Juli. "Ini amanat dari konstitusi kita untuk melayani peserta didik sesuai dengan talenta dan potensinya untuk berkembang. Ia menambahkan, "lebih dalam lagi, prestasi itu adalah puncak puncak pencapaian aktualisasi diri anak-anak Indonesia untuk belajar memainkan peran kebermanfaatan baik bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, bangsa dan negara." "Tugas orangtua, pemerintah, dan masyarakat adalah memfasilitasi atau mengasuh agar anak-anak menyadari potensinya, mengasahnya, melejitkannya, menjadi bekal hidupnya, dan merayakan manfaatnya," tutup Asep.

GABUNG DENGAN INFO ISLAMI